Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)  tidak perlu diragukan lagi sebagai penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI.  Persatuan dan kesatuan  NKRI  adalah harga mati.  Institusi Polri dan TNI  akan bekerja sama dan selalu bersinergi untuk  menjaga kedaulatan dan kesatuan negara tercinta ini. Terlebih lagi di zaman sekarang ini, di tengah beberapa kelompok yang menginginkan adanya perpecahan antarsuku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) Polri dan TNI semakin merapatkan barisan.  Polri dan TNI selalu bergerak cepat mengantisipasi agar pengaruh buruk  itu  tidak melebar ke mana-mana.

Kelompok-kelompok yang mengikuti paham yang bertolak belakang dengan ideologi negara ini (Pancasila dan UUD 1945), yang disebut kaum radikalis dan intoleran. Sebab itu, Polri dan TNI, khususnya Bintara Pembinaan Desa (Babinsa) – dari TNI Angkatan Darat – dan Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) – dari Kepolisian RI berperan aktif menghentikan (penyebaran) paham-paham tersebut. Tentu saja  Babinsa dan  Bhabinkamtibmas tidak bisa berkerja sendirian, butuh dukungan dan kerja sama dari perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemuda.

Dalam setiap kegiatannya,  Babinsa dan Bhabinkamtibmas selalu koordinasi dengan perangkat desa, misalnya memperketat orang yang masuk ke desa binaannya. Menegakkan aturan,  misalnya  orang yang masuk ke suatu desa, wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) setempat. Sehingga apa pun aktivitas yang dilakukan orang yang bersangkutan bisa terpantau oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Selain itu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga membuat program, contohnya sosialisasi pemahaman radikalisme dan intoleran. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat tidak terpapar paham-paham radikal dan intoleran tersebut.

Beberapa upaya dapat dilakukan sebagai bagian de-radikalisasi bagi warga terpapar perlu terus dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menerima NKRI yang sesungguhnya. Sebagai langkah penanaman jiwa nasionalisme perlu dimulai saat anak usia dini. Di sekolah misalnya, anak-anak wajib menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, memperbanyak mata pelajaran sejarah – terkhusus sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, mencintai sesama tanpa harus membedakan SARA. Dengan adanya upaya tersebut, mudah-mudahan berbagai paham yang berseberangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 itu dapat dihilangkan.

Tidak kalah penting tentu saja peran serta lembaga atau institusi keagamaan. Agama adalah hal paling utama dan terpenting dalam menanamkan rasa nasionalisme. Pemuka agama harus terus membimbing umatnya untuk tetap mendukung program pemerintah. Karena itu adalah bagian ideologi, harus secepatnya diberi pencerahan dan dirangkul. Bukan malah mengabaikan apalagi mengucilkannya, karena hal itu akan menjadi cikal bakal lahirnya radikalisme dan intoleran. Jangan sampai pemuka agama justru menjadi provokator, penyebar kebencian  terhadap pemimpin yang sah (konstitusional) dan sesama  warga bangsa.

Pihak Gereja pun juga mesti membuat program khusus mensosialisasikan rasa nasionalisme, cinta tanah air dan saling mengasihi sesama umat beragama – khususnya di kalangan generasi muda Katolik. Alangkah baiknya program tersebut dilaksanakan minimal sekali hingga dua dalam setahun. Nara sumber dapat berasal dari beberapa pihak, misalnya TNI-POLRI, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan generasi muda lintas agama. Tujuannya agar tumbuh dan terpatri kuat rasa cinta tanah air dalam diri kaum muda Katolik.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, mereka yang mengikuti paham radikal tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dibalut dengan agama dan iming-iming kepastian dalam perekonomian keluarga. Melalui agama, mereka memasukkan paham radikal itu dan mencuci otak anak-anak muda supaya mengikuti pemahaman/ajarannya. Dalam kondisi semacam ini, semua pihak harus berperan aktif dan tetap memantau perkembangannya agar tidak sampai melebar kemana-mana. Semua elemen mestilah bahu-membahu untuk melakukan komunikasi yang baik apabila melihat, mendengar dan merasakan pemahaman-pemahaman anti Pancasila. Kalau masyarakat tahu, jangan tinggal diam, segera laporkan ke pihak berwajib. Sebaliknya, pihak berwajib pun mesti segera bertindak merespon laporan warga. Jangan lagi ada pembiaran-pembiaran, sehingga seolah-olah ada kelompok masyarakat  tertentu yang tak tersentuh hukum.

 

Brigadir  Polisi Alex Bonifasius Sitanggang

Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir-Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Seksi Kerasulan Awam DPP St. Petrus dan Paulus-Bagansiapiapi, Riau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *