Toleransi dan kerukunan mempunyai ‘nafas’ yang sama. Toleransi akan menciptakan kerukunan! Dalam bertoleransi entah mayoritas maupun minori­tas (dalam jumlah) saling menghargai, meng­hormati keberadaannya masing-masing. Semua bisa menerima kondisi dari kelompok yang berbeda keyakinan/agama dan mem­punyai peluang mengembangkan imannya dengan baik. Idealnya memang demikian.

Secara riil di Kota Padang, situasi tole­ransi dan kerukunan akan terlihat sebenar dan sesungguhnya tatkala terjadi benturan-benturan kepentingan politik. Sebenarnya, secara langsung, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mempunyai daya kemampuan berdialog; misalnya punya hubungan baik dengan tetangga. Tetapi, ada dan mulai terasa tatkala muncul isu berskala nasional maupun daerah.

Bagaimana suasana kebatinan umat beragama di Kota Padang dalam mengembangkan sikap dan semangat hidup bertoleransi? Sebenarnya, secara sosiologis, masyarakat Padang sama hal dengan masyarakat Minang, pada umumnya egaliter. Bisa menerima perbedaan dan orang lain sejauh kebiasaan atau tradisinya tidak diganggu atau diutak-atik. Atau posisinya tidak dirugikan. Kalangan minoritas pun sebenarnya bisa menerima dan menyesuaikan diri. Hanya saja, terkadang pihak minoritas mempunyai ketakutan berlebihan serta membayangkan terlalu jauh hal-hal yang bakal terjadi. Sebenarnya, tidak perlu punya ketakutan berlebihan semacam itu. Sejauh menyangkut keberadaan kita, misalnya keberadaan bangunan gereja, saat didialogkan, mereka pun bisa menerimanya.

Saya berikan contoh. Saat berlangsung Sinode OMK Paroki Santa Maria Bunda Yesus, Padang kemarin, di antara peserta yang bersekolah di sekolah negeri memberi kesaksian mengenai “Mengapa tidak memakai jilbab?” OMK bersangkutan memberikan penjelasan yang dapat dipahami dan yang bersangkutan pun merasa nyaman dan tidak bermasalah berada di tengah-tengah teman dan gurunya yang berbeda keyakinan. Seandainya yang bersangkutan tidak berani mendialogkan hal-hal semacam itu, ada kemungkinan bakal mengalami juga penekanan di lingkungannya.

Khusus mengenai aturan berjilbab di lingkungan sekolah, sudah berlangsung sekian tahun lamanya, bersifat diskriminatif. Akhirnya mencuat setelah ada yang mempermasalahkannya. Dari pengalaman seperti itu, maka diperlukan keberanian bersuara yang minoritas ini saat menyeko­lah­kan anak di sekolah negeri atau non-Katolik. Bila sudah tahu aturan dari awal, sampaikan­lah sedari awal dan bersikap konsisten. Kalau dilakukan dengan baik, mereka pun bisa menerimanya dan tidak memaksakan. Sebaliknya, kalau sedari awal sudah ada pemikiran negatif dan banyak kekhawatiran dapat terjadi perlakuan diskriminatif.

Menurut saya, umat Katolik yang minoritas dalam jumlah di daerah ini harus berani menyatakan sikap secara tegas, konsisten, dan berani! Saya yakin pihak lain pun tidak berani mencoba menekan. Tatkala ada orangtua mau menyekolahkan anaknya di lingkungan Prayoga Padang. Dari awal dinyatakan seragam sekolahnya adalah seragam nasional. Tidak berjilbab. Saya yakin mereka pun dapat menerima hal demikian sehingga dapat mengambil sikap: menyekolahkan atau tidak anaknya di lingkungan sekolah tersebut. Begitupun kalau ada anak Katolik mau masuk sekolah negeri maupun non Katolik, mestinya menyampaikan sikap sedari awal masuk. Jelas sikap yang diambil. Sikap ini lebih dihargai, diapresiasi.

Untuk menjaga kerukunan, setiap tahun, sebelum pandemi, FKUB memberikan penyadaran hidup bersama dengan yang lainnya, berdampingan dan bertoleransi; misalnya sosialisasi untuk utusan sekolah dan OSIS, utusan kelurahan dan kecamatan yang menceritakan tentang keberagaman situasi secara umum. Kita juga ajak berlang­sung dialog kalau terjadi ada masalah. Ada yang bisa dijangkau dan tidak. FKUB punya keterbatasan. Selama ini, FKUB ‘muncul’ tatkala terjadi masalah dengan pembangunan rumah ibadah maupun konflik atau persoalan. Pemberdayaan yang lebih massif, belum terjangkau sepenuhnya oleh FKUB. FKUB memang lebih banyak berinteraksi dengan lembaga-lembaga keagamaan, yang kadang juga tidak men­jang­kau langsung masyarakat tingkat ‘akar rumput’. Masih banyak di tingkat pimpinan organisasi/kelompok. Kesulitan lainnya, masih adanya oknum tokoh agama mencuat­kan soal kafir, haram, dan sebagainya karena menjadi tema ‘marketing’ diri – karena terkait juga dengan penghasilan. (hrd)

Martinus Kiwan, S.Pd.MM
Anggota dan Ketua Bidang Pemberdayaan Kerukunan FKUB Kota Padang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.