Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Agama, mencanangkan Tahun 2022 sebagai Tahun Toleransi. Secara khusus pada tahun ini kita belajar memahami orang lain, entah karena perbedaan maupun persamaan. Muncul pertanyaan, “Apa yang dimaksud toleran, toleransi? Bagaimana caranya orang bersikap toleran?” Secara umum, toleran berarti dapat memahami/mengerti yang dilakukan pihak lain meskipun berbeda dengan kita. Esensi toleransi adalah saling menghargai dan menghormati, saling mendengar, membantu-menolong.

Ada tiga syarat kondisi agar seseorang menjadi orang yang toleran? Pertama, sedang gencar dilakukan pemerintah yakni moderasi beragama. Artinya, orang beragama ‘jalan tengah’, tidak ekstrim kiri maupun kanan, tetapi moderat. Selalu mencari jalan tengah, keseimbangan, harmoni, inklusif dalam sikap dan hidupnya. Tanpa sikap moderat, seperti mengagung-agungkan agama/keyakinan sendiri serta menilai salah keyakinan lain, dipastikan sikap toleran tidak bakal ada. Maka moderasi agama niscaya dilakukan sebab esensi/prinsip agama adalah moderat.

Kedua, antarumat beragama perlu berdialog! Kalaupun tidak mampu berdialog, setidaknya jangan merugikan orang/pihak lain. Prinsip minimalnya, kalau tidak bisa berbuat baik pada orang lain, setidaknya jangan menyusahkan orang lain. Dialog dapat dilakukan berupa dialog karya bersama, dialog hidup dalam kehidupan, dialog teologis, dan dialog budaya. Ketiga, perjumpaan yang bebas dari embel-embel atau motivasi tertentu. Lewat kehadiran, terdapat kesempatan membicarakan suatu kepentingan bersama, sebagaimana contoh perjumpaan Bapa Suci Fransiskus dengan Imam Besar Al Azhar di Abu Dhabi. Hasilnya berupa Kesepakatan Abu Dhabi. Tentu saja, untuk hal ini butuh kemampuan menyingkirkan egoisme masing-masing.

Dalam konteks hubungan antaragama dan kepercayaan (HAK) di Keuskupan Padang, khusus di Sumatera Barat, dapat dikatakan tidak ada masalah. Artinya, relasi/hubungan antarlembaga, bahkan antarpersonal, berlangsung baik-baik saja. Kalaupun ada hal-hal mengganjal bersifat kasuistik, seolah di Sumatera Barat tidak toleran. Saya kira hal demikian juga di Riau. Ini juga gambaran umum di republik tercinta ini. Kita tidak bisa melihat lebih rinci atau lebih lanjut yang ada ‘di dalamnya’. Biasanya, akan terlihat yang sebenarnya tatkala terjadi masalah; contohnya pendirian rumah ibadah. Maka, terlihatlah dan ketahuan apakah orang itu toleran atau tidak, atau relasi yang terjalin selama ini baik atau sebaliknya?! Atau hanya sekedar basa-basi di luar saja. Begitupun saat perayaan hari besar agama. Apakah ada saling berkunjung/bersilaturahmi dan menyampaikan ucapan selamat?!

Kondisi HAK pun demikian: mari kita berelasi, berkontak tanpa perlu adanya prasangka, kekhawatiran ataupun kecemasan. Yang penting jangan menutup diri! Bukalah diri terhadap sesama. Berkontaklah! Soal hasilnya, kita tidak bisa memper­kirakan. Namun, setidaknya kita – selaku umat Katolik – telah memulainya. Sama halnya dengan Yesus yang berdialog dengan orang lain, termasuk yang berkeyakinan lain. Yesus jadi teladan utama kita saat bertemu, berdialog. Dia tidak membeda-bedakan orang, entah agama, ideologi, pilihan politik (faksi politik), maupun latar belakang ekonomi.

Di waktu lampau, sempat mencuat masalah di beberapa bagian wilayah Sumatera Barat, misalnya di Sawahlunto terkait perayaan Natal dan rencana pembangunan rumah ibadah. Apakah ada hubungannya dengan politik identitas atau dinamika politik? Saya tidak bisa berkomentar, sebab merasa tidak kompeten membahasnya. Yang pasti, kala itu, umat Katolik dan Kristen di daerah itu tidak bisa berdoa dan merayakan Natal, karena mesti ada izin. Itu point-nya. Untuk pendirian rumah ibadah sudah ada aturannya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Perihal ada tidaknya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak lepas wewenang kepala daerah. Sebagai umat/warga negara beragama Katolik, mesti mengikuti aturan tersebut. Tentulah, sebagai harapan, kita pasti ingin punya rumah ibadah resmi/legal.

Bagaimana dengan peran Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK)? Komisi ini berkatekese untuk menganimasi dan memberi penyadaran. Komisi HAK ikut mendorong para pastor dan umat menjalin komunikasi dengan tokoh dan umat beragama lain. Setiap kali berkunjung ke paroki, selalu ada tema berkaitan HAK. Tak dipungkiri, ada orang/pihak berharap komisi ini bisa menyelesaikan persoalan yang muncul. Ini salah harapan. Komisi ini tidak untuk menangani masalah. Bila ada masalah, pertama-tama diurus umat dan pemuka setempat dengan pendampingan pastor paroki. Yang pasti, kita menjalin hubungan bukan karena ada kepentingan tertentu, misalnya untuk mengurus perizinan agar mendapatkan IMB Rumah Ibadah. Esensi hubungan mencontoh spirit hidup Yesus berkontak dengan pihak lain (beragama latar belakang: agama, ideologi, pilihan politik, ekonomi) yang bebas prasangka, kekhawatiran, kecemasan.

P. Henrikus Ng Oba, Pr.
Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Padang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.