Kemerdekaan menyampaikan pendapat (freedom of expression) adalah hak setiap warga negara untuk menyam­paikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Selain itu hak kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; serta dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 14 dan Pasal 32) yang telah mewujud dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Kebebasan berekspresi berhubungan erat dengan kebebasan berpikir dan merupakan prasyarat untuk ekspresi diri dan pemenuhan diri sendiri secara bebas dari berbagai hambatan. Sejalan perkembangan teknologi informasi, kehadiran media baru yakni internet menjadi media yang paling fenomenal dan telah menggeser peran dari media-media yang terlebih dahulu ada. Media sosial membuat karakter baru muncul yaitu audience generated, media baru memungkinkan khalayak mendistribusikan konten yang mereka himpun sendiri. Praktik produ-sage ini berarti memproduksi sekaligus mengonsumsi konten. Hal negatif yang terekam adalah kecenderungan berpendapat di media sosial mulai diwarnai dengan konten negatif seperti unsur penghinaan.

Total populasi penduduk Indonesia sekitar 256,2 juta orang (2021), 51,8% nya (132,7 juta orang) adalah pengguna internet dan 65%-nya berada di Pulau Jawa. Ternyata 69,9% penggunaan internet dilakukan lewat mobile internet, melalui perangkat telepon selular. Inilah kemudahan bagi pengguna untuk memproduksi dan mendistribusikan pendapatnya. Maka, kebebasan berekspresi ini janganlah sampai menyebarkan berita-berita/konten negatif, karena dapat merugikan diri sendiri; apalagi salah satu prinsip komunikasi adalah irreversible (tidak dapat ditarik kembali) – terutama pendapat yang telah disampaikan lewat media sosial. Oleh sebab itu, penting untuk menanamkan dalam diri seseorang untuk berkomunikasi yang bertanggung jawab.

Kebebasan Berpendapat Tidak Bebas Sebebasnya

Menyampaikan pendapat harus dilandaskan pada lima asas utama – seperti tercantum dalam Pasal 3 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum: (1) asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; (2) asas musyawarah dan mufakat; (3) asas kepastian hukum dan keadilan; (4) asas proporsionalitas; dan (5) asas manfaat. Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggungjawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Kemudian lahirlah sebuah UU baru yang berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini kemudian berubah dengan UU No.19 Tahun 2016 yang pengesahannya pada 25 November 2016. Dalam undang-undang itu terdapat bentuk pengaturan hukum pidana baru yang menambah aturan hukum pidana secara materil maupun secara formil. Azasnya dapat dipakai berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Kebebasan berpendapat di dunia maya pun diatur dalam UU ini, yakni pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”. Ancaman untuk pasal ini adalah pidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal 1 milyar rupiah.
Begitu pun pada Pasal 28 ayat (1) bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Berdasarkan Pasal 45A ayat (1) menyatakan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Berbicara mengenai kebebasan berpendapat, isu yang paling pokok di sini adalah aturan dalam berkomunikasi, tata cara berkomunikasi, budaya berkomunikasi, yang semuanya bermuara pada satu hal utama yakni komunikasi. Kehidupan bersosial manusia tidak terlepas dari kegiatan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berkomunikasi manusia tidak akan mampu mengembangkan dirinya, baik secara personal, sosial, maupun kognitif. Tidak hanya itu, komunikasi juga berkaitan erat dengan pembentukan budaya sebuah masyarakat atau generasi.
Berpendapat dengan bijak merupakan pilihan yang sangat bijak, karena sesuai dengan prinsip komunikasi yaitu irreversible. Artinya, dalam komunikasi sekali pesan dikirim, tidak bisa ditarik kembali dan mempengaruhi khalayak. Efek pesan tersebut tidak bisa dihilangkan sama sekali.

Laurensius Arliman Simbolon
Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, berprofesi sebagai Dosen dan Advokat. Kepala Bidang Pemerintahan dan Konstitusi Pengurus Pusat Pemuda Katolik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.