PADANG – “Setelah men­dengarkan laporan setiap paroki se-Kepulauan Mentawai, disimpulkan dua titik pokok utama yang mesti mendapat perhatian Rapat Wilayah (Rawil) Mentawai; yakni pengembangan sosial ekonomi dan pendidikan,” ungkap Koordinator Rawil Mentawai, P. Agustinus Agus Suwondo, SSCC, Kamis (21/7) kepada GEMA.

Gereja Katolik Mentawai, tambahnya, perlu memaksimalkan potensi generasi muda lewat bidang pendidikan. “Muncul wacana adanya yayasan pendi­dikan yang mandiri, khusus menangani pendidikan di Menta­wai dan berkoordinasi dengan keuskupan. Selama ini memang telah ada Yayasan Prayoga Padang. Karena berada di Kepulauan Mentawai, sehingga yayasan ini dapat segera mengambil keputusan/bertindak. Dalam operasionalnya, yayasan ini menjalin relasi dengan Pem­bim­bing Masyarakat (Bimas) Katolik Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai,” ucap P. Wondo.

Pastor Paroki St. Damian Saibi Muara, Siberut Tengah ini berha­rap yayasan ini bisa bersinergi dan bekerja sama dalam hal ‘peng­adaan’ guru agama Katolik, penyuluh agama Katolik, dan kalangan yang bergerak dalam pelayanan pastoral. “Kita berharap pendidikan iman bagi generasi muda tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK) bisa lebih terbantu,” ucapnya lagi.

Dalam hal pengembangan sosial ekonomi, sambung P. Wondo, peserta Rawil memikir­kan kemungkinan pengembangan komoditas gaharu (simoitek) dan sarang burung walet. “Kami berharap mendapat dukungan dari Komisi Pengem­bangan Sosial Ekonomi – Caritas Keuskupan Padang untuk pembangunan sarang burung dan gaharu, yang akan menjadi sumber pemasukan potensial bagi paroki. Selaras dengan keinginan menjadi semakin mandiri, tidak hanya dalam bidang liturgi namun juga peningkatan ekonomi umat,” tukasnya lagi.

Selain itu, hari pertama pertemuan Rawil diisi penyam­paian informasi Vikaris Yuridiksi Keuskupan Padang, P. Toto Pujiwahyulistiono, Pr mengenai seluk-beluk pemahaman Vikaris Episkopal (Vikep) dan kevikepan. Peserta Rawil mendapat penjelasan tentang perbedaan Rawil dengan Kevikepan, serta dasar hukum dan dasar biblisnya. Peserta Rawil mendapat orientasi mengenai dasar-dasar pemahaman fungsi dan tugas terkait kevikepan. Hari kedua berupa laporan setiap paroki di Mentawai. Rawil Mentawai mengundang Pembim­bing Masyarakat (Pem­bimas) Katolik Kantor Kemen­terian Agama RI Provinsi Suma­tera Barat. “Apa yang terjadi bila menjadi kevikepan? Hingga wawancara berlangsung (20/7), masih digunakan istilah Rawil. Istilah kevikepan dan vikep belum diresmikan, karena belum ada pelantikan! Regulanya belum diresmikan! Kelak, kalau ada regulasi, Surat Keputusan (SK), dan pelantikan barulah resmi. Inilah yang ditunggu hingga sekarang. Kelak, akan diumumkan secara resmi oleh Bapa Uskup.

Meski bernama Rawil Mentawai, namun tempat penyelenggaraan di Padang. “Cocok dan tepat sekali, karena irit waktu-tenaga-dana. Yang penting substansinya, berupa pikiran dan hati tercurah untuk pelayanan pastoral di Kepulauan Mentawai. Pertemuan dengan umat memang penting. Saat Rawil bersama umat, barulah kami berkunjung ke paroki-paroki. Harapan kami, Bapa Uskup juga bisa ikut hadir bersama umat saat itu. Dirancang di Paroki Stella Maris Betaet, Februari 2023. Sejak pandemi Covid-19, barulah kali ini berlangsung pertemuan Rawil Mentawai,” ujar P. Wondo.

Hasil pertemuan Rawil Mentawai akan dieksekusi/dilaksanakan. “Kami mempelajari lagi surat-surat dari Vikaris Yurisdiksi Keuskupan Padang menyangkut persiapan kevikepan. Banyak hal mesti diselesaikan di tingkat kevikepan sesuai arahan Bapa Uskup. Paling tidak, kita menyiap­kan diri untuk peresmian kevikepan mendatang. Bakal jelas yang ditangani kevi­kepan dan ditangani Bapa Uskup. Sosialisasi ini kami pelajari bersama serta disosiali­sasikan kepada umat,” tandasnya. (hrd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.