PADANG – Anggota DPR RI,  Maria Yohana Esti Wijayati  menyatakan saat lebih dari 19,8% anak muda tidak mempercayai Pancasila sebagai ideologi bangsa. “Selain tidak mempercayai Pancasila sebagai ideologi bangsa, anak muda yang juga generasi milenial ini memiliki keinginan untuk merubah ideologi bangsa menjadi negara kilafah.” katanya ketika menjadi narasumber acara “Ngobras” (Ngobrol Santai) Bersama Anggota DPR RI,  di Aula Seminari Maria Nirmala Lt.2, Sabtu (29/10).

Dalam “Ngobras” bertema “Peran Serta Politik Umat Katolik dalam menghadapi pemilu 2024″ ini, Esti juga membagikan pengalamannya menjadi anggota dewan dan memberikan gambaran tentang situasi politik di Indonesia saat ini dan tantangan ke depannya. Kegiatan yang dikoordinir PMKRI Cabang Padang Sanctus Anselmus ini dihadiri lebih dari 150-an orang. Peserta utusan kelompok kategorial OMK di Kota Padang,  PSKP St. Yusuf, Forum Mahasiswa Mentawai Sumatera Barat (Formma Sumbar) dan ormas Vox Point Indonesia Sumatera Barat, Wanita Katolik RI, Pemuda Katolik Komda Sumbar. Sejumlah tokoh hadir, antara lain Pastor Petrus Hardiyanto, SX. (Parokus St. Fransiskus Assisi Padangbaru), Yudas Sabaggalet (eks Bupati Kep. Mentawai) dan Albert Hendra Lukman, SE. (anggota komisi IV DPRD Provinsi Sumbar).

Lebih jauh Esti memaparkan bahwa ada oknum-oknum yang ingin mengubah ideologi bangsa dan politik identitas menjadi tantangan bangsa kedepannya. Berdasarkan Survei Komunitas Pancasila Muda (Mei 2020) dengan responden kaum milenial dari 34, ditemukan hasil 19,5% responden yang merasa tidak yakin bahwa nilai-nilai Pancasila relevan dengan kehidupan mereka. Sementara itu, dikutip dari Jawa Pos.com (2017), survei yang digelar LSI menyimpulkan fakta bahwa jumlah masyarakat yang menghendaki Indonesia berubah menjadi negara Islam sebanyak 8,7%, masyarakat yang masih menghendaki demokrasi Pancasila sebanyak 74%. Sementara sisanya menghendaki demokrasi liberal 2,3% dan tidak menjawab 15%. Sedangkan survei CSIS seperti yang dipublikasikan Detik.com, 3 November 2017, lebih menyasar kepada ge­nerasi muda (milenial). Hasilnya survei menunjukkan sebanyak 90,5%generasi milenial tidak setuju adanya gagasan yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

Menurut Esti, umat Katolik tidak boleh menutup mata dan mengatakan hal ini tidak penting. Dibutuhkan orang-orang yang berani dan dengan tegas berjuang mempertahankan ideologi Pancasila ini sesuai dengan posisi dan profesinya masing-masing. Pancasila bukan sekedar dihafalkan saja, melainkan diimplementasikan juga dalam keseharian oleh setiap anak bangsa. Umat Katolik harus aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap ini juga yang membuktikan bahwa kekatolikan dan nasionalisme tidak terpisahkan. Hadir dan tentukan pilihan dalam proses Pemilu 2024 karena yang nantinya dipilih itu akan menentukan nasib bangsa kedepannya. “Jangan biarkan NKRI ini menjadi negara yang tidak berideologi Pancasila. Kita menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa, karena bisa membayangkan hal-hal yang akan terjadi jika bangsa ini tidak lagi berideologi Pancasila. Kita mesti 100% Katolik 100% Indonesia!!! Maka bangkit dan bergeraklah untuk Indonesia,” katanya.

Menanggapi pemaparan ini, selaku Ketua VOX Point Indonesia Sumbar,  Martinus Kiwan, S. Pd., MM., umat Katolik harus bergerak dan tidak membiarkan masyarakat yang 19% ini bertambah besar. Kalau perlu umat Katolik masuk ke dalam lingkup 19% ini untuk memberikan garam dan terang. “Vox Point Sumbar berusaha terlibat di dalam kelompok  masyarakat yang non Katolik. Vox Point berusaha masuk dalam berbagai lini sehingga umat Katolik bisa hadir dan berkolaborasi di sana,” katanya.

Albert H. Lukman, Anggota DPRD Sumbar menyatakan bahwa dirinya  teringat ucapan para pastor dahulu yang mengibaratkan Gereja ini sebagai benteng. Namanya benteng, ketika selalu digedor-digedor, lama kelamaan akan roboh. Untuk mengurangi daya gedor dari pihak luar, harus berada di luar dan mempengaruhi orang tersebut. Menurut Albert, GAMKI dan GMKI lebih agresif, lebih dirasakan eksistensi keberadaannya di pihak luar. “Saya banyak bertemu, berdialog dan berkomunikasi dengan generasi muda bahwa ada kekurangan dari generasi muda Katolik. Ini yang harus jujur kita akui,” katanya.

Mantan Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet, SE, MM menambahkan jika di Sumatera Barat, tantangan ini sudah jelas. Generasi muda juga harus diarahkan mengabdi di luar altar guna perbaiki persoalan bangsa. Orang Katolik di Sumatera Barat, tidak boleh mengalah dan mundur, tantangan harus dihadapi. Untuk menghadapinya, harus dengan persiapan diri supaya tidak konyol. Tuhan Yesus sendiri rela berkorban dengan menumpahkan darah-Nya, bahkan kehilangan nyawa guna mengubah dunia ini. “Kalau kita mundur, siapa yang akan berjuang? NKRI dan Pancasila harga mati,” tegasnya.

Senada dengan Yudas, Ketua Pemuda Katolik Komda Sumatera Barat,  Gokma T. Situmorang, SH., MH., menyatakan bahwa partisipasi politik bisa melalui peran aktif dalam penyelenggara Pemilu melalui KPU, Bawaslu, dan Panwaslu. Jarang umat melirik untuk masuk dan aktif mendaftarkan diri lembaga ini. Partisipasi lain, masyarakat harus mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar tidak ada praktik politik uang, politik curang atau kampanye hitam.  Memilih pemimpin lanjutnya, bukan hanya karena sama-sama Katolik, namun karena visi dan misinya jelas, sosoknya yang sungguh-sungguh berintegritas dan memikirkan Indonesia bukan kepentingan kelompok atau partainya.

Esti mengingatkan menjelang Pemilu 2024, dan memasuki tahun politik ini agar umat Katolik turut serta dalam pengambilan keputusan di tengah masyarakat. “Oleh sebab itu, pilihan terlibat dalam politik adalah pilihan yang harus didorong oleh umat. Jangan biarkan orang lain mengambil keputusan mengenai nasib kita, tanpa kita terlibat di dalamnya,” kata Esti mengutip ucapan Mgr. Soegijapranata. (bud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *