Saya menikahi Cicilia Sabendang (23) pada 14 April 2021 di kampung, Simatalu Suruan, Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kami berasal satu kampung. Hanya saja, setelah penerimaan Sakramen Perkawinan dan secara adat, kami terpaksa berpisah domisili. Istri menjadi guru sekolah dasar (SD) di kampung, saya bekerja di sebuah perusahaan terletak di daerah Tiniti, Siberut Barat.

Sebelum melangsungkan pernikahan, sebagaimana prosedur yang mesti dilalui, kami pun mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) di tempat terpisah. Kami ikuti KPP tujuh bulan sebelum menikah. Saya mengikuti KPP di pusat Paroki St. Maria Auxilium Christianorum, Sikabaluan, selama tiga hari. Saat itu, ada tujuh pasangan peserta KPP.  Sementara, (calon) istri kala itu mengikuti KPP di Stasi St. Petrus Simalibeg, Paroki Stella Maris-Betaet. Karena situasi kondisilah, akhirnya kami berdua terpaksa menjalani kehidupan sebagai suami-isteri pada tempat berjauhan (long distance relations/LDR).

Kami memang menyepakati setelah menikah tidak langsung segera mempunyai anak. Pertimbangan ekonomi rumah tangga menjadi hal penyebab utama. Saya tidak menginginkan isteri sendirian di rumah dalam keadaan hamil. Kasihan isteri bila saya tidak mendampingi dan bersamanya tatkala hamil. Hingga kini, saya masih sering bolak-balik di luar kampung (Simatalu Suruan). Belum ada rencana kami segera momong anak. Dalam keadaan sekarang, isteri pernah mengungkapkan kepada saya dirinya belum siap punya anak. Dengan berbagai pertimbangan, kami merencanakan punya anak setelah tiga tahun menikah.

Saya dan pasangan mengikuti KPP penuh antusias meski di tempat berbeda. Bahan atau materi yang didapatkan selama KPP dirasakan berguna jadi bekal saya berumah tangga. Bahkan, saya anggap, ikut KPP merupakan bentuk tanggung jawab saya dan calon isteri membangun rumah tangga. Perkawinan tidak dianggap sebagai ‘permainan’, namun mesti siap dan serius menjalaninya. Kalau ada persoalan berkaitan dengan rumah tangga, maka tidak didiamkan saja. Persoalan ringan bisa ‘dilaporkan’ kepada pihak keluarga besar masing-masing. Kalau ada persoalan fatal dapat dilaporkan pada pemerintah dusun setempat – termasuk menyertakan sejumlah saksi. Persoalan fatal contohnya bila isteri ‘diambil’ orang lain.

Sebenarnya, saya sangat menginginkan tinggal bersama, serumah dengan isteri setelah sah/resmi secara agama dan adat-istiadat. Namun, kondisilah yang menjadikan kami terpaksa menjalani LDR. Bekal KPP yang kami dapatkan sungguh menolong untuk menumbuhkan saling pengertian, keterbukaan/kejujuran, setia pada pasangan. Setelah resmi sebagai suami-isteri, saya dan isteri mendapat ‘pembekalan’ dari para orang tua. Tidak hanya dari orangtua saya dan isteri. Dalam hal tertentu, saya merasakan adanya dampingan dari pastor dan baja’ gereja, terutama menyangkut hal iman dan moral. Usia pernikahan kami memang masih muda, sehingga kami butuhkan pertolongan dan bimbingan, termasuk dari ‘keluarga senior’, para sepuh yang banyak pengalaman dan bijak menjalani hidup rumah tangganya.

(disaripatikan dari wawancara dengan Herman Sagoilok)/hrd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *