Komisi/lembaga/yayasan Keuskupan Padang dimaksudkan sebagai ‘perpanjangan tangan’ Bapa Uskup pada bidang pelayanan tertentu. Di kalangan umat pernah merasakan dan mengalami pelayanan di bidang kateketik, liturgi, dan Kitab Suci, pendidikan, kesehatan, komunikasi sosial, pengembangan sosial ekonomi, kepemudaan, dan sebagainya. Umat mengenal nama Komkat, Yayasan Prayoga, RS Yos Sudarso, Komsos, PSE-Caritas, Komkep, Kerawam.

Namun, sejalan dengan perjalanan waktu dan luasnya bidang layanan, maka komisi/lembaga/yayasan keuskupan pun mengalami perubahan. Ada yang komisi tingkat keuskupan yang digabungkan, ‘dimekarkan’, dan dimunculkan. (lihat box per tanggal 1 Oktober 2022!). Selalu terbuka kemungkinan ada pertambahan komisi baru lagi. Contoh komisi yang baru adalah Komisi Lingkungan Hidup yang diketuai P. Philips Rusihan Sakti. Sebelumnya, tidak ada yang khusus menangani topik tentang lingkungan hidup, sementara semakin terasa penting adanya satu komisi yang fokus pada lingkungan hidup; apalagi mendasari pada seruan Bapa Suci tentang lingkungan hidup (Laudato Si), serta melihat apa yang terjadi dewasa ini dalam topik lingkungan hidup di bumi alam semesta. Keuskupan kita ingin terlibat, berpartisipasi untuk ikut menjaga dan merawat bumi ini agar generasi mendatang tidak mengalami kesusahan.

Di waktu silam, (penanganan) topik lingkungan hidup ini belum secara spesifik diurus oleh satu komisi. Masih campur aduk, dinebengkan, dompleng atau ditempelkan dengan komisi yang ada. Pada masa sekarang, Keuskupan Padang ingin topik lingkungan hidup ditangani lebih serius. Maka, Bapa Uskup menunjuk Pastor Philip memimpin Komisi Lingkungan Hidup. Beliau dianggap layak dan pantas karena punya perhatian, kepedulian pada isu lingkungan hidup (perawatan alam semesta, pengolahan sampah, penanaman pohon, upaya bersama masyarakat, dan sebagainya); serta latar belakang pendidikan memadai. Hanya saja, selanjutnya, bagaimana topik lingkungan hidup bisa bergaung dan menjadi kepedulian bersama di semua paroki se-Keuskupan Padang? Hal ini tentu tidak luput bagaimana dukungan dari para rekan sesama pastor/imam di paroki-paroki! Selain itu, P. Philip mengetuai Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK).

Selain komisi baru, ada pula komisi yang ‘dimekarkan’, misalnya Komisi PSE-Caritas. Dari penamaannya, seakan menangani dua hal (PSE dan Caritas). Kini, tersendiri: “Komisi PSE” dan “Lembaga Caritas dan Siaga Bencana”. Selain itu, ada Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Dulu, sebenarnya berada dalam satu rumpun, termasuk penanganan bagi para migran. Maka, dalam perjalanan waktu pula, dipandang terlalu banyak topik penanganan oleh satu pihak, tumpang tindih, tidak jelas lagi batas topik penanganannya. Setelah pertimbangan yang matang dan agar lebih fokus, Bapa Uskup memekarkannya menjadi beberapa komisi baru.

Lembaga Caritas dan Kesiapsiagaan Bencana misalnya, dipercayakan kepada P. Sarno yang memimpin yayasan rumah sakit sehingga lebih gampang/mudah dan cepat untuk penanganan bila terjadi bencana. Lebih cepat menggerakkan para dokter, perawat, dan fasilitas kesehatan yang ada. Begitu juga pada Komisi PPA dipercayakan pada P. Toto karena dipandang cocok dengan anjuran Bapa Suci agar di tiap keuskupan ada semacam lembaga hukum yang dipilih keuskupan – terdiri dari kalangan yang mengerti tentang hukum, fokus pada perlindungan perempuan dan anak. Apalagi dengan melihat banyak kasus yang dialami perempuan dan anak; semisal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak. Gereja memandang perlu upaya perlindungan terhadap mereka dan mesti mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka, pas penempatan P. Toto – juga Vikaris Yudisial – yang mengerti hukum Gereja. Keuskupan telah membuat dokumen pendukung untuk upaya preventif dan penanganan bila telah terjadi.

Perihal nama komisi, selain ada yang dimekarkan, ada pula yang ditambahkan sehingga bidang penanganannya meluas; misalnya Komisi Kepemudaan dan Panggilan. Di waktu silam bernama Komisi Kepemudaan. Kini, juga ada komisi baru, yakni Komisi Karya Kepausan Indonesia (KKI). RP Alfons Widhiwiryawan, SX ditunjuk sebagai Ketua Komisi Kepemudaan dan Panggilan, sekaligus sebagai Ketua Komisi KKI. Di waktu lampau, topik panggilan menjadi bagian KKI. Namun, Bapa Uskup memberikan perhatian pada aspek panggilan agar lebih lantang lagi dan menjadi bidang perhatian lewat Komisi Panggilan, apalagi di Keuskupan Padang telah ada Seminari Menengah Maria Nirmala.

Rangkap Jabatan

Kondisi yang sama, satu pastor memimpin lebih dari satu komisi/lembaga/yayasan, juga terjadi pada Komisi Keluarga dan Yayasan Prayoga Padang (P. Pardomuan Benedictus Manullang), serta Komisi PSE dan Yayasan Salus Infirmorum (P. Alexius Sudarmanto). Hal ini terjadi karena keterbatasan jumlah imam di keuskupan. Agak sukar bila ‘diambil’ dari kalangan imam kongregasi/tarekat. Bila butuh, keuskupan minta kesediaan provinsial maupun generalat kongregasi/tarekat imam bersangkutan. Maka, tak heran, kalau terjadi rangkap jabatan di beberapa komisi oleh satu pastor/imam.

Untuk menggaungkan program komisi-komisi tersebut, harus diakui bukanlah pekerjaan mudah/gampang. Komisi/lembaga/yayasan mesti berkoordinasi dengan para pastor yang ada di paroki-paroki di keuskupan ini. Terkadang, ada perasaan sebagai ‘pemimpin lokal’, padahal semua upaya baik di komisi maupun paroki bersama-sama mengacu pada satu visi uskup. Jujur, dulu, terasa masih kurangnya kerja sama antara komisi/lembaga/yayasan dengan paroki, kurang rendah hati, kurang mau terlibat, kurang mau aktif dan tanggap. Namun, kini, lumayan lebih baik, punya statuta jelas, lebih teratur.

Bahkan, kelak, sejalan waktu pula di Keuskupan Padang, sebenarnya pusat pastoral ada di kevikepan, seperti terjadi di Keuskupan Agung Semarang. Tanggal 24 November 2022, di Keuskupan Padang telah didirikan dan dibentuk tiga vikariat episkopal secara resmi; yakni Kevikepan Riau, Kevikepan Sumatera Barat Daratan-Katedral, dan Kevikepan Mentawai. Juga, telah dilantik resmi Vikaris Episkopalis masing-masing pada tanggal yang sama di Gereja Katedral Padang. Pada setiap kevikepan seharusnya di waktu mendatang juga mempunyai komisi-komisi pendukung, seperti yang ada sekarang ini. Komisi-komisi yang ada selama ini, kelak akan menjadi komisi-komisi Kevikepan Sumatera Barat Daratan-Katedral. Perangkat yang sama juga ada di Kevikepan Riau maupun Kevikepan Mentawai.  Kuria Keuskupan bersifat koordinatif, supervisi, monitoring. Bapa Uskup sebagai pemimpinnya.

Dengan adanya Vikariat Episkopal (Vikep), maka ‘jarak’ pelayanan pastoral menjadi lebih dekat ke paroki dan umat. Misalnya, suatu ketika ada Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) di Vikep Riau, Vikep Sumbar Daratan, dan Vikep Mentawai. Kalau ada keperluan mengenai kerasulan awam di Mentawai misalnya, cukup berurusan dengan Ketua Komisi Kerawam Kevikepan Mentawai atau Vikaris Episkopal Mentawai. Tidak perlu ke Pekanbaru, sebagaimana terjadi di waktu silam. Maka, tugas pertama seorang Vikaris Episkopal adalah menentukan pengurus/personalia. Selanjutnya menentukan Reksa Pastoral atau program/kegiatan yang bisa/bakal dilakukan. Tugas seorang Vikaris Episkopal adalah membantu uskup di wilayah vikariat masing-masing.

P. Yakobus Ganda Jaya Nababan, Pr.
(Sekretaris Keuskupan Padang)/olahan wawancara/hrd.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *