Tahun Keluarga Keuskupan Padang yang dicanangkan Bapa Uskup Mgr. Vitus Rubianto Solichin pada 26 Juni 2022 bergema. Bagaimana pasangan suami-isteri (pasutri) yang baru membentuk mahligai keluarga lima tahun terakhir (atau keluarga bawah lima tahun – balita) ‘menikmati’ dan, bagaimana Seksi Pastoral Keluarga paroki ‘menyemarakkan’ pencanangan Tahun Keluarga ini?

Roesihan Salim Dawolo, ayah seorang bayi lelaki, mengaku belum banyak kegiatan yang diikuti keluarganya dalam tahun keluarga ini. “Maklumlah, saya dan isteri (Evi Tri Zebua) masih baru membina keluarga. Keluarga muda yang dikaruniai satu anak lelaki berusia sembilan bulan. Memang, kami pernah mengikuti kegiatan yang diadakan di Paroki St. Maria Bunda Yesus Padang, berupa acara yang ditujukan bagi Kakek Nenek atau Opa Oma,” ungkap Momon, panggilan akrabnya.

Ia dan isteri mengaku ikut merasa senang dan terharu, karena ada perhatian untuk orang tua yang menginjak usia lanjut. “Kakek nenek diberi perhatian oleh paroki dan anak muda. Dalam Tahun Keluarga ini, kami yang baru membina keluarga ini – bersama pasutri yang baru melangsungkan pernikahan – mendapat pembekalan maupun perhatian. Diperlukan, karena masih ada jiwa egois dari pihak suami maupun isteri, sehingga adakalanya anak-anak kurang mendapat kasih sayang,” ujarnya.

Sebagai salah satu pasutri yang baru membangun mahligai rumah tangga, Momon menaruh harapan terhadap pencanangan Tahun Keluarga Keuskupan Padang. “Saya berharap program pembinaan keluarga muda secara berkelanjutan, misalnya week-end pasutri dapat terselenggara. Tujuannya, agar kami yang masih keluarga muda ini mendapatkan pemahaman, ilmu, sekaligus pengalaman dari keluarga yang lebih senior,” tukasnya.

Semoga lewat berbagi (sharing) pengalaman bersama, sambungnya, ia dan para pasutri keluarga muda lainnya dapat lebih mapan menjalani kehidupan dan menjadi keluarga yang utuh selamanya. “Saya berpendapat suatu hal positif atas keberadaan kelompok pasutri. Kelompok ini mengadakan pertemuan bulanan walau dari informasi yang saya dapatkan, tidak semua anggotanya aktif.  Hal itu disebabkan kesibukan masing-masing keluarga, kurangnya promosi, dan beda/selisih jarak usia di antara sesama pasutri yang ada dalam kelompok tersebut,” ucap Momon mengakhiri.

Sementara itu, saat dihubungi terpisah, Koordinator Seksi Pastoral Keluarga Dewan Pastoral Paroki/Paskel DPP St. Fransiskus Xaverius Dumai-Riau periode 2019-2022, Rita Dwi Wahyuningsih, mengungkap program yang diselenggarakan. “Kami rancangkan Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) tiap tiga bulan, kunjungan keluarga yang bermasalah, dan retret/rekoleksi pasutri. KPP dan kunjungan keluarga terlaksana, namun retret/rekoleksi tidak terlaksana karena terbentur kesibukan aktivitas pekerjaan masing-masing keluarga maupun ketidakcocokan suami-isteri. Semoga kepengurusan baru bisa merealisasikan program yang masih terkendala selama ini,” ungkap Rita.

Tatkala mendapati adanya permasalahan di antara pasutri, Tim Paskel memberikan saran untuk dipertimbangkan. “Kadang kala, ada yang mau melaksanakannya; namun ada pula yang tetap bertahan pada egonya masing-masing. Tahun ini (2023), berlangsung pemilihan pengurus baru. Memang, selama ini, pelayanan Seksi Paskel belum menjangkau stasi-stasi. Khusus KPP, peserta dari stasi bergabung ke pusat paroki. Pelayanan bagi pasutri keluarga muda ditangani langsung pengurus stasi bersangkutan. Hal ini terjadi karena keterbatasan tenaga dan waktu Seksi Paskel DPP – hanya terdiri tiga pasutri di pusat paroki,” tutur Rita.

Keterbatasan pelayanan Seksi Paskel juga terjadi di pelosok jauh Paroki Stella Maris Betaet, Siberut Barat, Kepulauan Mentawai. Hal tersebut dialami seorang guru sekolah dasar negeri yang terletak di Stasi Limu, Simatalu, Resmanto. Ia mengatakan, “Sebenarnya, berdasarkan Hukum Gereja, pemberkatan nikah terlebih dulu dan sipil sebagai persyaratan keabsahan untuk hidup bersama. Tetapi, di sini, banyak terjadi hidup bersama yang dilanjutkan peresmian secara adat (pangurei). Setelah itu, barulah pemberkatan secara Gereja Katolik. Itulah fakta atau kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, karena kebiasaan sedari dulu hingga sekarang.”

Memang, seingat Resmanto, pihak paroki pernah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pengurus gereja stasi mengenai ‘situasi kondisi’ perkawinan – termasuk yang terjadi di pelosok terpencil. “Hanya saja, pelaksanaannya pun belum sepenuhnya bisa terlaksana. Bahkan, jujur saja, hal ini pun terjadi pada diri saya. Sekarang, saya sudah mempunyai isteri, tetapi masih sebatas ‘penyelesaian’ secara adat dan belum diberkati dalam Gereja. Sudah ada rencana pemberkatan, namun karena ‘ada sesuatu hal’ masih belum terlaksana. Sebenarnya, saya pun menginginkan seperti dalam aturan Gereja,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai penyuluhan khusus bagi kalangan muda di daerah ini, Resmanto menggelengkan kepala. “Tidak ada! Kalaupun ada, bentuknya berbeda. Di sini, dilangsungkan KPP Massal, bagi kaum muda maupun telah menikah – tetapi belum diberkati. Pada kesempatan ini, disampaikan bentuk-bentuk aturan Gereja terkait pernikahan. Pada kasus yang saya alami sendiri, sebenarnya saya ingin sekali mengikuti tata cara seturut aturan Gereja. Dalam waktu dekat, saya ingin ‘curhat’ ke pastor paroki, namun belum bisa terlaksana, tertunda,” katanya mengakhiri. (hrd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *