Beberapa bulan terakhir mulai terasa hingar-bingar berkenaan pelaksanaan ‘pesta nasional’, berupa pemilihan umum (pemilu) serentak yang digelar pada Februari 2024. Pemilu adalah suatu mekanisme hidup bernegara yang dilakukan dalam upaya untuk menentukan calon pemimpin yang akan menempati berbagai lini kepemimpinan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Tentu saja, pemilu tersebut melewati mekanisme yang berlaku dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta dipilih secara demokratif oleh rakyat dengan jujur dan transparan.

Seiring perjalanan waktu, semakin dekatnya masa pemilu, tampak banyak calon pemimpin yang mulai melakukan gerakan dan maneuver untuk memperoleh simpati publik – agar terpilih pada Pemilu 2024. Banyak di antaranya yang sudah mulai merakyat. Dimunculkannya aturan ambang batas partai politik (parpol) yang boleh mengusung nama paket calon presiden dan calon wakil presiden menarik perhatian masyarakat dalam berpolitik. Banyaknya pemilih muda yang dirasuki dengan aneka persepsi/pandangan tentang sosok calon tertentu, entah bersifat positif maupun negatif.

Selain itu, kini muncul istilah ‘tahun politik’. Penyematan istilah tersebut berdasarkan run-down yang dipublikasi oleh pemerintah, berupa agenda politik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislator, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak – yang dimulai pada tahun ini (2023). Fokus yang menjadi sorotan pada pemilihan electoral adalah partisipan yang didominasi oleh kalangan usia muda. Masyarakat berusia muda.

Maka, menurut saya, di waktu mendatang, yang utama adalah memberikan pendidikan politik yang bagus bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Merekalah yang merupakan kunci demografi kita. Sudah saatnya parpol membentuk budaya substantif! Tidak sekedar gimmick yang lebih sering disebut ‘politik gincu’ atau poles-poles agar tampak cantik.  Dengan demokratisasi ide-ide politik yang substantif, generasi muda kita secara otomatis akan tertarik sebagai partisipan aktif dalam politik di Indonesia. Saya berpendapat, tahun politik 2023 merupakan juga tahun aspirasi politik generasi muda. Janganlah sampai terjadi generasi muda tidak peduli dengan tahun politik ini!

Berkaitan dengan hingar-bingar perpolitikan Indonesia masa kini, bagaimana organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia menyikapinya? Dengan cara ikut mencerdaskan para perempuan, kalangan ibu-ibu maupun kalangan lanjut usia (lansia) dengan kegiatan melek digital. Tujuannya agar mampu dan pandai membedakan isu dan hal yang sesungguhnya; serta menjelaskan bagaimana menyikapi isu bohong (hoax/hoaks).

Upaya lain yang dapat dilakukan berupa kegiatan sosialisasi tentang pengawasan pemilu  – agar berlangsung dengan benar.  Untuk hal ini, kami bekerja sama dengan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mensosialisasikan langkah dan upaya menjadi pengawas pemilu partisipatif. Terkhusus untuk lingkup keluarga, para anggota Wanita Katolik RI dapat memberikan pemahaman bagi kerabat agar ikut/terlibat memberi suara; serta memilih mereka yang memang benar-benar memiliki kemampuan dan kepedulian memajukan bangsa dan negara.

Khusus di daerah Sumatera Barat (Sumbar), apa yang dapat dilakukan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) bagi anggota dalam rangka menyambut dan ‘merayakan’ tahun politik 2024? Untuk menyambut dan merayakan kesemarakan tahun politik, dilakukan upaya: pengiriman utusan untuk mengikuti sosialisasi dari Bawaslu. Merekalah yang menjadi ‘corong’ bagi sesama anggota Wanita Katolik RI. Menjadi partisipan pengawas pemilu. Selain itu, kami mengundang dan mendatangkan nara sumber tentang menjadi peserta pemilu yang baik. Tidak hanya itu, anggota Wanita Katolik RI bisa mengenalkan tugas, fungsi, dan peran seorang perempuan dalam mengarahkan keluarga terhadap calon yang baik dan bakal dipilih. Selain itu, kalaulah ada di antara anggota Wanita Katolik RI Sumatera Barat yang ikut kontestasi pemilu, misalnya sebagai calon legislator (caleg), kami mendorong mereka yang terpanggil untuk ikut mencalonkan diri – dengan mendampingi mereka untuk tetap menyuarakan suara Wanita Katolik RI. 

(Theresia –Ketua Presidium Dewan Pimpinan Daerah/DPD Wanita Katolik RI
Provinsi Sumatera Barat)/diolah dari wawancara/hrd.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *