Kini, mahasiswa Strata Satu dan Diploma Empat (S1 dan D4) tidak lagi wajib mengerjakan skripsi sebagai syarat kelulusan. Hal itu sesuai aturan terbaru dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Apa tanggapan kampus dan mahasiswa? Kepada GEMA, Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Prayoga Padang, Melania Priska Mendrofa., S.S., M.Hum. mengatakan pihaknya akan menyesuaikan kebijakan baru tersebut. “Mau tidak mau, kebijakan Mendikbudristek ini wajib kita ikuti, karena kita di bawah naungan Mendikbudristek. Saya sudah baca Permendikbudristek. Tetapi, mahasiswa diberikan sejumlah pilihan tugas akhir sebagai syarat kelulusan. Pilihan itu berupa skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir sejenis lainnya yang bisa dikerjakan secara individu atau berkelompok. Dengan kata lain, skripsi bukan lagi menjadi satu-satunya pilihan wajib mahasiswa untuk lulus dari perguruan tinggi,” ucapnya.

“Sementara itu, bagi mahasiswa STBA Prayoga Padang, skripsi masih menjadi syarat kelulusan saat ini. Misalnya ada mahasiswa tertarik menulis atau meneliti, sebaiknya membuat skripsi. Untuk mahasiswa jurusan sastra, mungkin mereka bisa menampilkan drama atau karya seni dan bisa sejenis berbentuk lainnya. Di waktu mendatang, mahasiswa diberi pilihan: membuat skripsi, prototipe, proyek untuk tugas akhir. Tetapi, keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi sebagai implementasi kebijakan Mendikbudristek Nadiem Makarim tersebut. Di tempat kami, STBA Prayoga Padang, rencana akan merevisi kurikulum di bulan November 2023. Tentunya kita bicarakan dengan stakeholders, para dosen dan pihak lain yang terkait, setelah itu baru kita terapkan,” katanya lagi.

Selain itu, menurut pendapat pribadi Melani, mahasiswa di sini pasti senang dengan kebijakan Mendikbudristek itu. Dengan menulis skripsi, terasa menjadi beban, karena mahasiswa kita ada yang waktunya kuliah dan bekerja, susah sekali untuk bimbingan. “Kadang-kadang, kita pula yang memotivasi untuk bisa secepatnya bimbingan sehingga cepat selesai skripsinya dan lulus tepat waktu. Skripsi dihapus atau tidak, pilihan ada di tangan mahasiswa. Memilih skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir sejenis lainnya menurut kami ini menarik karena mahasiwa bukan hanya menulis-nulis saja. Dengan ada pilihan lain ada kesempatan membuat promosi. Mahasiswa bisa tampil di mana mereka mau, mereka bisa membuat buku dan karya lain. Kalau skripsi dihapus total, saya tidak setuju! Karena membuat skripsi ujung-ujungnya ada critical thinking untuk kemampuan menulis dan berpikir. Berharap ke depannya hal itu tetap bisa meningkatkan kompetensi dari para mahasiswa,” kata Melania.

Dihubungi terpisah, salah satu mahasiswa Jurusan Sastra Inggris STBA Prayoga Padang, Felicidad Annisa Jovalsa Deoferi berpendapat setuju peniadaan skripsi. “Skripsi menjadi beban bagi mahasiswa semester akhir dan juga bisa dibantu para joki skripsi. Hal ini yang tidak realita dalam menulis skripsi. Skripsi juga membutuhkan biaya yang besar. Jika hasil skripsinya diperiksa oleh dosen bukan soft-file yang berikan tapi hard-file butuh lembaran kertas yang banyak untuk bimbingan. Kalau proyek bisa kita kerjakan langsung, tahu pratiknya dan mengerti apa yang kita buat dan ini lebih mempermudah mahasiswa,” tukasnya.

Sementara itu, kepada GEMA, mahasiswa Jurusan Psikologi Universitas Putra Indonesia – Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (UPI-YPTK) Padang, Febriyanto mengatakan, “Kebijakan Mendikbudristek terkait skripsi tidak wajib adalah sebuah peraturan yang bagus, karena melihat aspek-aspek terkait kurikulum pendidikan yang ada di setiap universitas saat ini, skripsi menjadi syarat lulus. Menurut saya pribadi, prototipe, proyek dan sejenis bentuk lainnya, cara ini bisa digunakan jika sesuai dengan jurusan. Karena beberapa jurusan atau program studi yang ada mungkin memiliki cara tersendiri yang lebih baik dalam menentukan syarat kelulusan ataupun cara untuk menunjukkan kompetensi yang diinginkan mahasiswa,” katanya.

Senada dengan pendapat sebelumnya, Feliks Rolandus Sujono mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi (Jurnalistik) Universitas Andalas, bahwa Permendikbudristek ini sebuah terobosan baru yang sangat menguntungkan bagi mahasiswa karena bisa menghasilkan karya-karya tertentu. Misalnya mahasiwa teknik membuat proyek untuk dilombakan ke tingkat Nasional dan Internasional dan bisa menang. Ketika kembali ke Universitas apakah harus dituntut kembali membuat skripsi? padahal ia sudah mempunyai karya. Menurut pribadi saya tidak perlu lagi membuat tulisan dalam bentuk skripsi sebagai syarat lulus karena karya yang telah diperoleh sudah mewakili ilmu yang didapat selama proses kuliah. Di akun media sosial Unand sendiri mempunyai wacana ke depan akan menerapkan Permendikbudristek ini, ungkapnya

Febriyanto menyampaikan pendapat, “Alasan lainnya, bahwa untuk urusan skripsi ini, mahasiswa kadang-kadang susah ketemu dosen pembimbing skripsi. Begitu juga objek penelitian. Bisa juga skirpsi di-copypaste isi skripsi mahasiswa lain. Plagiat. Ada juga mahasiwa stres mengerjakannya, karena dosen butuh waktu lama untuk menyetujui hasil skripsinya serta faktor lainnya. Aturan Mendikbudristek ini bisa membantu mahasiswa mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh semasa kuliah, fokus dengan jurusan yang dipilih,” pungkasnya.

Selain itu, mahasiwa Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang, Petrus Sonazisokhi Gohae berpendapat, “Saya ‘setuju’ adanya Peraturan Mendikbudristek ini. Karena semakin majunya era global, di mana era pandidikan harus bersaing. Setiap mahasiswa harus diwajibkan untuk membuat proyek ataupun tugas akhir lainnya yang kemungkinan lebih sulit lagi dari pada skripsi. Ini waktunya kemampuan mahasiswa diuji dan bakal mendorong mahasiswa ke depan lebih fokus pada kemampuan (skill) yang dimiliki serta belajar lebih giat, ungkap Petrus. (ben)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *